Selain tidak selesai tepat waktu, temuan BPK mengindikasikan adanya aroma korupsi di balik proyek tersebut. Proyek yang ditangani Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) Kota Medan itu belum bisa dirasakan manfaatnya sampai detik ini.
Sejak awal proyek ini memang sarat aroma busuk karena merupakan buah dari kerjasama politik antara USU dan Bobby Nasution. Rektor USU mendukung Bobby pada Pilkada, sebagai konsekuensinya, Pemko Medan menyediakan anggaran untuk membangun fasilitas gedung UMKM di kampus itu.
Anggaran proyek itu bersumber dari APBD Medan 2023-2024. Adapun kontraktornya adalah PT Karya Bangun Mandiri Persada berdasarkan LPSE Kota Medan.
Skema awal, pagu paket di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk proyek itu mencapai Rp105 miliar, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp99,14 miliar.
Selanjutnya pada 2025 dikabarkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp19,05 miliar, dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendukung Gedung, sehingga total anggaran yang sudah digelontorkan sebesar Rp116,7 miliar – Rp122 miliar secara kumulatif (gabungan pengerjaan fisik dan sarpras).
Sampai sekarang proyek itu belum juga selesai. Malah terkesan terbengkalai. Sementara Alexander Sinulingga, Kepala Dinas (Perkimcitaru) Kota Medan yang menangani proyek itu sudah ditarik Bobby Nasution ke tingkat Provinsi untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Alexander termasuk salah satu pejabat di Pemko Medan yang sangat dekat dengan Bobby. Keduanya kerap menggarap proyek bersama, namun kemudian sama-sama meninggalkan proyek itu dalam keadaan carut marut.
Sebagian besar Proyek Pemko Medan sarat masalah, mulai spesifikasi yang tidak sesuai dengan rencana awal, indikasi korupsi, atau proyek itu sia-sia karena tidak bermanfaat bagi masyatakat.
Lihat saja proyek revitalisasi Gedung Warrenhuis di Kesawan Medan yang kini menjadi gedung yang tak bermanfaat sama sekali. Begitu juga ruang bawah tanah lahan Lapangan Merdeka yang justru menjadi kubangan air dengan aroma bau busuk yang menyengat. Padahal anggaran untuk proyek itu mencapai ratusan miliar. Belum lagi gedung Islamic Center yang mangkrak dan Stadion Teladan yang tidak jelas kapan selesainya.
Sekarang penanganan proyek itu menjadi beban Walikota Medan yang baru, Rico Waas. Meski demikian Rico kabarnya tidak mau menerima begitu saja risiko dari proyek asal-asalan itu, apalagi ada temuan BPK bahwa sejumlah proyek di masa Bobby Nasution dan Alexander sarat dengan indikasi korupsi.
Dalam kasus proyek Plaza UMKM (UMKM Square) USU, hasil audit BPK Sumut menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan volume sehingga terjadi potensi kelebihan bayar sebesar Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar lebih. Masalah ini semakin rumit karena Alexander lepas tangan setelah ia pindah ke Dinas Pendidikan Sumut.
Sementara itu Plt Kadis Perkimcitaru Kota Medan, Melvi Marlabayana merasa tidak nyaman melanjutkan proyek itu sebelum ada kejelasan dari hasil audit tersebut. Jika masalah ini tidak jelas, bisa jadi gedung UMKM itu tak akan selesai.
Mengharapkan adanya penegakan hukum terhadap kasus itu sepertinya agak sulit karena lembaga hukum, seperti Kejaksaan tidak akan berani mengupas kasus itu mengingat mereka masih tunduk kepada pengaruh Jokowi.
Bukan rahasia lagi kalau lembaga hukum di Indonesia masih berada di bawah ketiak mantan presiden itu. Maka itu jangan heran jika Bobby Nasution sama sekali tidak bisa tersentuh hukum. Alhasil, Gedung UMKM USU itu bakal jadi bangunan tak jelas. ***
