Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu akan menemui Joko Widodo.

Pertemuan itu dilakukan Peradi Bersatu untuk melakukan koordinasi secara langsung terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu soal ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

Ketua Umum Peradi Bersatu Zevrijn Boy Kanu mengaku telah menjadwalkan kunjungan ke Solo untuk bertemu Jokowi sebagai korban dalam kasus tersebut.

"Kami akan berkunjung kepada korban dan langsung ke Kota Solo," kata Zevrijn dalam keterangan di Polres Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan menambahkan, komunikasi awal dengan pihak Jokowi sudah dilakukan dan tinggal menyesuaikan waktu untuk pertemuan.

"Pak Ketum akan mengatur waktunya, kami sudah lakukan komunikasi," ucap Ade Darmawan.

Pernyataan ini disampaikan saat para pelapor dari Peradi Bersatu memenuhi panggilan penyidik di Polres Jakarta Selatan.

Mereka menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Roy Suryo dan beberapa pihak lain yang menuduh ijazah Jokowi adalah palsu.

Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan, bersama empat saksi, termasuk Zevrijn dan Ade, hadir dalam pemeriksaan.

Mereka membawa 16 barang bukti dan sembilan video sebagai bagian dari pelaporan.

Laporan tersebut dicata di nomor LP/B/1387/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA atas nama Lechumanan, dan mencantumkan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 282 ayat 2 UU ITE terkait penyebaran informasi elektronik.

Lechumanan menegaskan, tuduhan terhadap Jokowi berpotensi menyesatkan publik dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Post Views: 2,756

PRABOWO SINGGUNG ADA PIHAK HAUS KEKUASAAN

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung sikap pihak-pihak yang haus dengan kekuasaan sampai-sampai berupaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut harus dikakukan dengan cara "membeli'.

Baginya, karakter kekuasaan yang seperti demikian akan merugikan bangsa.

"Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasan, dan kadang-kadang kekuasan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa," ujar Prabowo dalam penutupan Kongres PAN ke-VI, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8) malam.

Meski begitu, ia tak merinci siapa pihak yang haus akan kekuasaan tersebut.Prabowo lantas menjelaskan filosofi utama menjadi penguasa berarti harus mampu dan memiliki kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat.

"Untuk memperbaiki kepentingan rakyat perlu untuk berkuasa," tambah dia.

Prabowo juga menjelaskan di iklim demokrasi saat ini telah diatur jika kekuasaan tidak dapat diraih tanpa ada izin dari rakyat. Untuk itu, sudah seharusnya seorang yang ingin berkuasa harus meminta restu dari mayoritas rakyat.

"Dengan minta izin dengan rakyat kita datang ke rakyat untuk memberi mandat kekuasan kepada kita," kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga sempat meminta agar jangan sampai ada yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik lantaran kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku.

Baginya, operasi Intelijen sudah seharusnya dilakukan untuk bangsa dan negara, bukan beroperasi untuk membidik orang tertentu.

"Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu," kata Prabowo.

Prabowo pun menyindir terjadi fenomena orang-orang kini banyak yang membuat siniar atau podcast dengan membicarakan berbagai topik di media sosial belakangan ini.

Sebaliknya, ia mengaku terus bekerja untuk masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan ketimbang hadir di podcast.

"Rakyat susah air, saya kerahkan tim air kita cari air, kita beri air untuk rakyat yg susah air, itu mengatasi kesusahan rakyat bukan duduk di AC, di podcast omon-omon, oh 'Pak Prabowo Begini, Pak Prabowo begitu', apa?" kata dia.

 Post Views: 7,255

KIM PLUS BALIK BADAN DARI KAESANG

Koalisi Indonesia Maju KIM memutuskan tidak mengusung  Kaesang pangarep, putra Presiden Jokowi, di Pilgub Jawa Tengah 2024.

KIM memilih mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, kursi calon wakil gubernur diberikan ke politikus PPP Taj Yasin Maimoen.

"Sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu itu kemudian kita putuskan Pak Luthfi dengan Gus Yasin," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (23/8).

Dia memastikan keputusan tak mengusung Kaesang bukan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat minimal usia calon kepala daerah. Dasco mengatakan keputusan itu diambil sekitar satu pekan lalu.

Dasco memahami memang ada usulan tentang pencalonan Kaesang di Jawa Tengah. Namun, KIM sudah menentukan pilihannya.

Selain itu, kata Dasco, Kaesang juga tidak berada di Indonesia menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah.

"Pada saat ini kan Kaesang tidak sedang berada di Indonesia karena memang dia enggak ikut daftar," ujarnya.

 Post Views: 3,532

WACANA KAESANG DAMPINGI LUTHFI TERANCAM GAGAL TOTAL

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menyerahkan sepenuhnya sosok cawagub yang akan diusung di Pilkada Jateng ke Komjen Pol Ahmad Luthfi usai Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berpotensi tak memenuhi syarat mengikuti Pilkada serentak 2024 imbas putusan MK.

Sebelumnya, PKS menyatakan mendukung duet Luthfi-Kaesang untuk bertarung di Pilgub Jateng pada Pilkada serentak 2024.

"Secara hukum kalau sudah oke, ya oke. Kita serahkan Pak Luthfi," kata Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8).

Aboe mengaku tak tahu bagaimana nasib Kaesang di Pilkada serentak 2024 usai MK memutus syarat calon gubernur-calon wakil gubernur harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Aboe hanya menegaskan PKS tetap teguh mengusung Luthfi memperebutkan kursi Jateng 1.

"Saya enggak tahu (terkait nasib Kaesang), pokoknya saya pegang Luthfinya. Pak Luthfinya," jelas dia

Sebelumnya, MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, salah satunya gugatan dengan perkara nomor 70/PUU-XXII/2024.

Melalui gugatan itu MK memutuskan syarat calon gubernur-calon wakil gubernur harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

PKS sebelumnya memastikan akan mengusung Luthfi-Kaesang di Pilkada Jateng 2024 bersama Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).

 Post Views: 8,525

MEGAWATI SENTIL BAHLIL

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyentil Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang sempat menyinggung Raja Jawa dalam pidatonya di acara Munas Partai Golkar, Rabu (21/8).

Megawati mengaku sempat tertawa mendengar pernyataan Bahlil ketika membaca surat kabar.

"Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya apa tuh, langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya. Apa beritanya?" kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8).

Megawati mempertanyakan apakah Bahlil paham artinya Raja Jawa. Ia heran karena Bahlil yang kini menjabat Menteri ESDM bukan berasal dari Jawa.

"Terus saya ketawanya gini. Wih, dia ngomong Raja Jawa kan? Terus, ih maksud saya gini, kayak-kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu," ujarnya.

Presiden kelima RI itu mengaku tertawa membaca pernyataan Bahlil di berita tersebut. Ia berkelakar bahwa dirinya ingin mengenal Raja Jawa tersebut.

"Makanya, saya kan langsung sambil sarapan ketawa. Ih bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya," kata Megawati diiringi tawa para kader dan para bakal calon kepala daerah PDIP yang hadir.

"Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas loh ya kalau nanti dipelintir-pelintir. Loh emang bener toh semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya. Opo nggak gile?" ujarnya.

Bahlil dalam pidato visi misinya sebagai calon tunggal ketua umum Golkar, mengingatkan agar partainya ke depan tak boleh main-main dengan Raja Jawa.

Bahlil tak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Raja Jawa. Ia hanya mengingatkan agar partainya tak main-main dengan Raja Jawa.

"Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja jangan coba-coba main-main barang ini," kata Bahlil saat penyampaian visi misi sebelum dirinya resmi ditetapkan sebagai ketua umum di Munas Golkar, Rabu (21/8).

"Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini. Saya kasih tahu, sudah, waduh ini, dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan, ya tidak perlu saya ungkapkan lah," imbuhnya.

Post Views: 5,232

ISTANA RESPONS DEMO RUU PILKADA

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons riuh demo darurat penolakan revisi UU Pilkada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8).

Hasbi mengatakan aksi demonstrasi kali ini menunjukkan dinamika demokrasi di Indonesia yang berlangsung dengan baik.

"Hari ini kita melihat proses demokrasi yang luar biasa," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (22/8).

Hasan menyebut seluruh stakeholder memainkan peran mereka dalam proses berdemokrasi.

MA dan MK menurutnya telah menjalankan perannya di ranah yudikatif. Sementara DPR menjalankan perannya di wilayah pembentukan undang-undang, serta media dan masyarakat sipil yang juga menjalankan perannya sebagai aktor demokrasi.

Meski muncul tarik-menarik dan perbedaan pendapat, namun hal itu menurutnya malah menunjukkan kebesaran masing-masing pihak sebagai sebuah bangsa.

Di sisi lain, Hasan juga mengatakan DPR telah menyatakan bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada pada hari ini.

"Jika sampai tanggal 27 Agustus nanti RUU Pilkada tidak disahkan, maka DPR akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK," jelasnya.

Sementara pemerintah menurutnya akan terus dalam posisi yang sama, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Hasan menyebut selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini.

"Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu kericuhan dan kekerasan. Kita harus tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," ujarnya.

Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo penolakan revisi UU Pilkada di Gedung DPR dan MK pada Kamis (22/8) sejak pukul 09.00 WIB.

Demonstrasi kali ini merupakan bagian dari gerakan 'Darurat Indonesia' sebagai respons masyarakat sipil buntut DPR mengabaikan putusan MK.

Post Views: 2,434